JAKARTA,Pijarbangsa.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong transformasi kawasan perbatasan negara, termasuk di Papua, agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menekankan, kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak boleh berhenti sebagai simbol kedaulatan semata, melainkan harus menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat setempat.
“Arahan dari Bapak Presiden agar disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan,” ujar Ribka saat mendampingi Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu (4/2/2026).
Ribka menjelaskan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah, termasuk wilayah perbatasan Papua.
Presiden secara khusus menugaskan tiga menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, serta Menteri PPN/Bappenas, untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mengoptimalkan pembangunan PLBN, baik di Papua maupun kawasan perbatasan lainnya di Indonesia.
Menurut Ribka, kunjungan kerja tersebut menjadi momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan daerah, terutama di Papua sebagai daerah otonomi khusus.
Kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI dinilai krusial untuk memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan melalui dukungan regulasi yang kuat, mengingat kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan negara.
Pada kesempatan itu, Ribka berharap kolaborasi yang terbangun dapat melahirkan solusi konkret bagi pemerintah daerah, khususnya agar daerah memiliki ruang gerak yang memadai dalam mengelola potensi kawasan perbatasan.
Usai pertemuan, rombongan dijadwalkan meninjau langsung lokasi perbatasan guna memverifikasi kesiapan infrastruktur pendukung.
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, serta jajaran Komisi II DPR RI lainnya.
Hadir pula Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua.
Sumber: Puspen Kemendagri
Leave a Reply